WALIKOTA MALANG ABAIKAN PERMENKES NO 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN DENGAN ALASAN TAK JELAS

mkoran.com - 13-07-2020 20:55:50

Masyarakat perlu keterbukaan Informasi dikala Pandemi Covid 19

Malang, EHI - Ditengah tengah melonjaknya Covid-19 di kota Malang Wali Kota Malang sekaligus sebagai ketua Gugus Tugas Covid-19 menyatakan bahwa dia sebagai Walikota tidak akan membuka data penderita Covid-19 apapun yang terjadi (8/7/20) walau yang dibuka ADALAH data seminimum mungkin dari penderita Covid-19, entah apa yang mendasari walikota ini tetap bersikukuh dengan pernyataannya, padahal Permenkes No 36 tahun 2012 tentang RAHASIA KEDOKTERAN,  sangat memungkinkan untuk itu terutama di pasal 9, sekarang ini sedang Pandemi , juga penyakit ini juga bukan yang merupakan aib bagi penderita, ini adalah semacam APES saja bagi penderita, bisa juga besok anda semua akan terjangkit penyakit ini, jadi kalau   bisa dibuka minimal jalan serta RT dan RW tentunya sangat membantu menghambat penyebaran virus yang sangat terkenal ini, demikian kata Tasrani  seorang pengamat kesehatan di Jawa Timur.

Seperti halnya Tasrani Dewan Pakar PB IDI M Naser juga mengatakan, memang ada kebijakan pemerintah yang mengatakan rahasia pasien yang perlu dirahasiakan dan tidak bisa diubah. “Tetapi itu dalam kondisi Umum, kemudian ketika Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terinveksi virus tersebut kemudian ada indikasi pemerintah berubah, maka organisasi profesi kesehatan segera menyampaikan pandangan,” ujar pria yang juga ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia.

Ia menambahkan meski kerahasiaan data pasien diatur dalam 4 Undang-Undang lex spesialis yaitu 1. Pasal 48 UU kedokteran 2.Pasal 57 UU Kesehatan 3. Diatur pasal 38 UU RS dan terakhir diatur di pasal 73 UU 36, tetapi Peraturan Menteri Kesehatan No 36 tahun 2012 yang menyatakan Rahasia media bisa dibuka atas nama kepentingan umum, karena itu IDI meminta pemerintah membuka identitas pasien atas kepentingan umum.

Senada dengan dengan ucapan Dewan Pakar IDI, Ketua IDI Daeng M. Faqih mengatakan bahwa IDI sudah mempelajari serta mempertimbangkan kasus ini. “Untuk kemaslahatan dan kepentingan umum maka kami menyatakan membuka rahasia kedokteran dalam kondisi diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum positif peraturan perundang undangan, ini untuk kepentingan umum yang kondisi sudah terjadi Pandemi yang mengancam kesehatan masyarakat,” demikian ujarnya.

Begitu juga dengan komentar Sahri, SH ketika diminta untuk memberi tanggapan tentang hal tersebut diatas, Sahri mengatakan bahwa menutup informasi seminimal mungkin itu sama dengan mempermudah penyebaran virus Covid-19, membuat fitnah berseliweran di sekitar kita, dengan dibuka nama Jalan serta RT dan RW akan membuat masyarakat tahu siapa kali ini yang terkena APES  dan tentunya bagi petugas yang berkepentingan akan dengan leluasa melayani penderita (misal kampung tangguh), dan bagi masyarakat sekitar akan membatasi diri agar tidak terjangkit tetapi tetap memberikan support terhadap korban, masyarakat Indonesia adalah masyarakat gotong royong bukan tipikal masyarakat individualistis, buka saja tidak masalah aturan sudah memperbolehkan, malahan kalau tidak dibuka malah membuat tanda tanya ADA APAKAH DENGAN KETUA GUGUS TUGAS Kota Malang, beaya perawatan untuk penderita Covid-19 memang sangatlah besar dan itu ditanggung oleh pemerintah, apakah pemerintah takut digugat warganya gara-gara pekerjaan yang tidak profesional, seperti dugaan selama ini yang terjadi, banyak  pasien sakit dan meninggal dunia di rumah sakit seolah-olah sebagai KORBAN COVID-19 dan ini banyak terjadi di berbagai daerah, jangan sampai FITNAH INI TERJADI DI Kota Malang, makanya Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas harus membuka minimal Jalan serta RT dan RW dari penderita Covid-19, demikian terangnya.

Lain lagi pernyataan Zaenal ketika diminta pernyataan oleh EHI, mengatakan bahwa demi rakyatnya Sutiaji sebagai Walikota serta ketua tim Gugus Tugas Covid-19 harus berani membukanya, saya tidak mau rakyat saya tau-tau ketularan Covid-19 gara-gara kita kurang berhati-hati dalam berinteraksi dengan lingkungan, penyebaran penyakit ini sekarang sudah semakin gawat, Informasi harus segera dibuka jelas dan terang, walikota harus tegas dan tahu keadaan yang terjadi sekarang serta dapat menyimpulkan keadaan yang bakal  terjadi, Walikota harus berpikir dua atau tiga kali lebih kedepan dari rakyatnya, demikian terang RW yang cukup pendiam di kalangannya.

Lain juga dengan Suwarni seorang ibu rumah tangga, Walikota itu harusnya teges boleh saja  seliweran ae operasi sini dan sana, akan tetapi coba lihat pedagang makanan itu yang dipinggir jalan banyak yang tak pakai masker tak di apa-apakan, pedagang keliling penjual makanan untuk anak-anak juga begitu mbok ya usaha lebih keras lagi, kumpulkan RT-RW sak Malang suruh buat aturan tentang daerahnya msing-masing, misalnya pedagang yang tak pakai masker tak boleh masuk jane gampang lho kalau walikota niat menghambat penyebaran Covid-19, kerahno RT-RW itu adalah ujung tombak yang nyata. (rif)

Komentar