Longsor Sadang ..... Kwalitas Aparat Terkait Dipertanyakan

mkoran.com - 31-01-2021 21:04:19

Malang, EHI - Longsor yang terjadi tgl 19 Januari 2021 lalu di Jl Sadang Perumahan Griya Sulfat Inside Kavling 10 RT 9 RW 18 Kel. Bunul Kecamatan Blimbing yang menimpa Keluarga Roland Sumarno menyisakan pilu serta kesedihan yang begitu mendalam dari keluarga tersebut.

Akibat dugaan pekerjaan yang tidak profesional dari pengembang developer (Wimar) serta Instansi yang terkait dengan pembangunan perumahan tersebut, yang berakibat kerugian material serta immaterial, pembeli yang beritikat baik serta karena ketidak tahuannya tentang administrasi serta aturan yang ada dalam Undang-Undang Roland Sumarna harus kehilangan nyawa akibat longsor yang menimpa rumahnya. Rumah yang dibeli oleh Roland sekitar 4 meter dari bibir sungai,  dan sedalam 14 meter tegak lurus kebawah tanpa ikatan pondasi yang kuat atau aturan cara pembuatan pondasi yang benar menurut kontruksi, demikian  menurut pengamatan wakil RW setempat (Eddy) serta didampingi warga Karim , malah disebutkan mereka bahwa diantara yang dibangun oleh developer tersebut ada sebagian tanah waqof yang dicaplok oleh developer, dan ini juga menyisakan pertanyaan besar bagi warga setempat, kenapa tanah waqof bisa terbit sertifikat ? Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan yang negatif bagi Instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan, BPN Kota Malang dan ini harus terungkap tuntas.

Ketika Entitas Hukum mendatangi kelurahan Bunul diperoleh jawaban yang amat sangat tidak profesional, dikatakan bahwa Kelurahan belum mengecek status tanah tersebut disebabkan satu dan lain hal tidak mengetahui Nomor dari surat tanah tersebut, sehingga pihak kelurahan hingga kini  kesulitan mengetahui status tanah tersebut, demikian dikatakan oleh lurah didampingi Hasan selaku petugas di bagian tanah kelurahan. Padahal seperti yang dikatakan oleh wakil RW (Eddy) bahwa ada sebagian dari tanah yang dicaplok oleh Developer pernah mendapat bantuan dari kelurahan untuk perbaikan tempat mandi artinya bahwa status tanah tersebut jelas, tidak mungkin kalau tidak jelas mendapat kucuran dari APBD Kota Malang, diduga kuat banyak yang bermain di tanah tersebut .

Pernyataan Walikota Malang Sutaji  seolah tak didengarkan oleh pihak Kelurahan untuk menelusuri status tanah tersebut, ketika kunjungan ke lokasi Sutiaji mengatakan bahwa perlu ditelusuri status sertifikat tanah tersebut, hal ini bagi aparat dibawah Walikota seharusnya merupakan perintah langsung untuk segera membuka buku Krawangan desa, untuk mengetahui status tanah tersebut, walau pernyataan Sutiaji tentang sertifikat mendapat respon yang kurang bagus dari sebagian tokoh masyarakat “Lapo seh Walikota kok mengeluarkan pernyataan yang kurang elok ditengah warga /anaknya,  sedang kesusahan,” demikian protes mereka, (bersambung penelusuran status tanah). (rief)

 
 

Komentar

Dody Yuniarso

2021-02-01 04:32:59

Kota Malang dan pemukimannya banyak dilintasi aliran sungai, perlu koreksi dan kesadaran semua pihak guna menghindari musibah serupa terjadi lagi. Langkah pro aktif perlu ditindaklanjuti, wallohu a'lam bissyowab...